Ternate – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kompleksitas tantangan pendidikan nasional yang tidak bisa disamakan dengan negara kecil seperti Singapura, seraya menegaskan bahwa penguasaan sains dan teknologi melalui perbaikan fondasi pendidikan adalah kunci utama kemajuan bangsa.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam taklimat di hadapan 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Presiden Prabowo Subianto meminta agar kualitas pendidikan Indonesia tidak langsung dibandingkan secara mentah-mentah dengan Singapura. Beliau menilai tantangan luas wilayah dan jumlah sekolah di Indonesia jauh lebih kompleks.
Kompleksitas dan Tantangan Pendidikan Nasional
Prabowo menyinggung skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih berada di bawah sejumlah negara termasuk Singapura.
Selain itu, Indonesia harus mengelola lebih dari 388.000 sekolah yang tersebar dari perkotaan hingga pulau-pulau terpencil, sedangkan wilayah Singapura mencakup area yang jauh lebih kecil dan mudah dijangkau.
Kendati kompleksitas wilayah tinggi, Prabowo menegaskan hal tersebut bukan alasan untuk membiarkan kualitas pendidikan Indonesia tertinggal, melainkan sebagai koreksi untuk terus berbenah.
Prabowo mencontohkan rumitnya kendala geografis Maluku Utara serta sebaran jumlah sekolah yang tidak merata, sehingga memaksa kepala dinas harus berpikir keras mencari solusi.
“Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia. Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil.” ujar Prabowo.
Pemerataan Akses dan Keadilan Pendidikan di Maluku Utara
Sejak ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hingga dilantik secara definitif sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah langsung bergerak cepat.
Salah satu hal yang ia lakukan adalah memastikan pemerataan akses dan keadilan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
Faktor geografis dan ekonomi membuat banyak anak di daerah pedalaman kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini menjadi salah satu fokus utama kebijakan Dikbud di bawah kendalinya. Aka mendorong agar sarana dan prasarana pendidikan diperbaiki, distribusi guru ditata ulang, dan fasilitas pendukung pendidikan lebih merata.
“Sekolah Tanpa Beban, Belajar dengan Tenang”
Mantan Sekretaris DPRD Maluku Utara itu juga menggagas konsep pendidikan yang diberi nama: “Sekolah Tanpa Beban, Belajar dengan Tenang, Dikbud Dekat dengan Sekolah”. Gagasan ini berangkat dari kegelisahan banyak pihak atas tekanan yang dihadapi siswa dan guru dalam dunia pendidikan saat ini.
Menurut Abubakar, sekolah bukan tempat untuk mencetak siswa-siswa yang tertekan oleh tuntutan nilai, tetapi ruang tumbuh yang ramah, inklusif, dan inspiratif.
“Ini bagian dari komitmen kami agar Dikbud benar-benar hadir dan dekat dengan sekolah. Tidak hanya memantau, tetapi juga menyelesaikan langsung persoalan di lapangan,” ujarnya.
Akses pendidikan yang merata, adil, dan tanpa diskriminasi
Abubakar menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan hingga ke daerah terpencil. Ia menyebutkan bahwa mewujudkan akses pendidikan yang merata di daerah terpencil merupakan cita-cita luhur gubernur Sherly Tjoanda dan wakil gubernur Sarbin Sehe dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Memastikan setiap anak di daerah terpencil mendapatkan hak belajar yang setara adalah komitmen dan cita-cita nyata gubernur dan Wagub.”
Karena itu, perhatian terhadap sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus utama dalam upaya pemerataan pendidikan di Maluku Utara.
