SATU PERMINTAAN KAMI: KAWASAN INDUSTRI REMPAH MOLOKU KIE RAHA
“Kami menyaksikan di layar media sosial saat triliunan rupiah investasi mengalir, tetapi petani kelapa, pemetik cengkeh, dan nelayan menanti kapan kesejahteraan negeri ini benar-benar sampai kepada kami.”
Mukhtar A. Adam
Om Pala
Di Tanah yang Kaya, di Rumah yang Miskin
Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai babak penting perjalanan transformasi ekonomi. Negara bergerak memperkuat ketahanan nasional melalui industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan mutu modal manusia, dan penguatan investasi.
Negara sedang berupaya meninggalkan posisinya sebagai pengekspor bahan mentah untuk menjadi negara yang menguasai nilai tambah produk. Sebuah arah pembangunan yang patut diapresiasi, karena bangsa besar tidak selalu menggantungkan kemakmurnya pada kekayaan alam yang dijual tanpa pengolahan.
Dua tahun terakhir, laporan perkembangan investasi nasional mencapai Rp3.923 triliun. Di tengah tekanan ekonomi global, ketidakpastian, dan kompetisi antarnegara, aliran gelombang investasi tersebut membuat Maluku Utara tampil mengambil bagian sebagai wilayah investasi yang berada pada posisi penting dalam peta industrialisasi nasional.
Moloku Kie Raha, sebagai mesin ekonomi global pada zamannya, melalui perkebunan cengkeh telah mengubah arah perdagangan global. Perkebunan kelapa yang membebaskan Irian Barat, industri kayu yang menyumbang PDB nasional, perikanan, dan pulau-pulau kecil sebagai wujud negara kepulauan, kini mengalami perubahan struktur ekonomi yang mendasar. Pertumbuhan dan industri pengolahan, khususnya berbasis nikel, menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi regional.
Di kawasan industri IWIP Lelief–Halmahera Tengah, investasi industri pengolahan mineral memperlihatkan bagaimana Maluku Utara telah masuk ke dalam jaringan produksi global. Rangkaian proyek hilirisasi dan ekosistem baterai dengan nilai investasi yang diberikan mencapai ratusan triliun rupiah memperkuat posisi kawasan ini dalam rantai pasok industri masa depan.
Pada saat yang sama, pemberitaan rencana kerja sama pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir terapung, termasuk konsep Floating Power Unit (FPU), memperlihatkan potensi perluasan kebutuhan energi bagi pembangunan industri di Halmahera.
Semuanya menggambarkan perubahan besar dari transformasi ekonomi. Maluku Utara tidak lagi hanya dilihat sebagai kepulauan di pinggiran ekonomi nasional, tetapi telah menjadi salah satu pusat perhatian modal, teknologi, dan kepentingan industri global.
“Di tengah gemuruh mesin industri, terdengar suara yang nyaris tak terdengar: suara mereka yang hidup dari tanah dan lautnya sendiri.”
Di bawah pohon kelapa iwais, om salasa masih menghitung berapa butir kelapa yang harus dijual untuk membiayai sekolah anaknya. Di kebun cengkeh wari, om udin menatap pohon-pohon tua yang dahulu menjadi simbol kemakmuran global, kini harus menghadapi harga yang memperkaya produsen. Di pesisir pulau-pulau kecil, om sabtu pulang membawa ikan, tetapi belum tentu membawa pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Mereka hidup di tanah, bumi, dan kekayaan alam yang dikuasai negara, yang makin dikenal karena mineral dan industrinya. Namun, janji konstitusi tentang kemakmuran atas kuasa sumber daya alam belum hadir di dapur kehidupan mereka, walau sudah tercatat dalam statistik investasi nasional.
Di atas kertas, catatan kemakmuran itu terbaca. Di atas fakta, derita itu berdiri di dapur, kebun, dan laut yang sepi dari gemuruh mesin industri yang pergi meninggalkan kampung halaman dan tanah leluhurnya. Inilah paradoks pembangunan yang mesti dicari jawabannya untuk memastikan kehadiran negara dalam pesan konstitusi tentang kemakmuran yang patriotik.
Pertumbuhan Ekonomi Melaju, Dapur Rakyat Kekeringan
Para ekonom telah lama mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan pembangunan, apalagi tujuan bernegara. Amartya Sen (1999), melalui Development as Freedom, meletakkan pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Karena itu, pembangunan tidak cukup diukur dari kenaikan produksi, investasi, atau pendapatan agregat, tetapi juga harus melihat akses masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang bermartabat.
Pemikiran Amartya Sen menjadi relevan ketika industri besar tumbuh cepat dan nilai tambah regional meningkat tajam. Namun, pertumbuhan nilai tambah tidak otomatis berubah menjadi pendapatan rumah tangga lokal. Nilai tambah itu mengalir deras kepada pemilik modal, pekerja, pejabat, penguasa supplier, dan jejaring bisnis yang menguasai ekosistem di luar daerah. Sebagian kebutuhan produksi dipenuhi melalui rantai pasok eksternal. Sementara itu, masyarakat Moloku Kie Raha belum cukup memperoleh kesempatan memasuki arena ekonomi baru. Fenomena ini sejalan dengan Hirschman (1985), yang menjelaskan pentingnya backward linkages dan forward linkages, yaitu hubungan suatu kegiatan produksi dengan pemasok input maupun industri lanjutan. Industrialisasi yang kuat seharusnya melahirkan kegiatan ekonomi baru yang memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.
Persoalan mendasar Maluku Utara bukan sekadar apakah investasi terus meningkat, melainkan seberapa jauh investasi tersebut membentuk hubungan produksi dengan ekonomi rakyat yang telah hidup jauh sebelum industri pertambangan datang.
1. Apakah petani kelapa memperoleh industri pengolahan yang memberi harga lebih baik?
2. Apakah petani cengkeh mendapatkan fasilitas pengolahan minyak atsiri dan industri turunannya?
3. Apakah pala dan kenari telah terhubung dengan industri pangan modern?
4. Apakah nelayan di pulau-pulau kecil memperoleh penyimpanan dingin, industri pengolahan, jaringan logistik, dan kepastian pembeli?
Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar merayakan besarnya angka investasi. Tanpa hubungan produksi yang kuat, daerah dapat menjadi pusat produksi global, tetapi kemiskinan tetap hadir dan dibungkus narasi kemajuan.
Kita dapat membangun industri bernilai ratusan triliun rupiah, tetapi bila petani tidak memiliki kepastian harga, nelayan kehilangan akses pasar, dan anak-anak muda setempat tidak menjadi bagian penting dari produksi, industrialisasi itu belum sepenuhnya menjadi transformasi kesejahteraan.
Mesin industri boleh menjadi milik dunia, tetapi kesejahteraan tidak boleh menjadi sesuatu yang asing bagi rakyat yang tinggal di sekitarnya.
Moloku Kie Raha: Tanah Rempah yang Pernah Mengubah Sejarah Dunia
Jauh sebelum nikel mengubah wajah industri Maluku Utara, wilayah ini telah dikenal dunia karena rempah-rempah. Ternate dan Tidore menjadi pusat perdagangan cengkeh yang menarik perhatian pedagang dari berbagai kawasan. Rempah-rempah dari kepulauan Maluku turut membentuk sejarah perdagangan maritim, persaingan kekuasaan, dan hubungan ekonomi global. Dalam kajian sejarah ekonomi, perdagangan rempah merupakan salah satu penggerak penting ekspansi jaringan perdagangan lintas samudra.
Anthony Reid (1988; 1993), dalam Southeast Asia in the Age of Commerce, menggambarkan peranan komoditas perdagangan dan jaringan maritim dalam perubahan ekonomi Asia Tenggara. Sementara itu, Andaya (1993), melalui The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period, memperlihatkan bahwa sejarah Maluku tidak dapat dilepaskan dari hubungan perdagangan, kekuasaan, kebudayaan, dan struktur masyarakat kepulauan.
Maluku Utara bukan wilayah yang baru mengenal ekonomi global ketika industri nikel datang. Berabad-abad sebelum dunia membutuhkan baterai kendaraan listrik, dunia telah datang ke Maluku untuk mencari cengkeh.
Dahulu dunia mendatangi kepulauan Moloku karena rempah; kini dunia kembali datang karena mineral. Dulu Moloku dijajah karena cengkeh; apakah nikel akan menjadi model penjajahan kedua? Lalu berapa bagian kekayaan tanah leluhur itu bagi kehidupan 1,3 juta penduduk di 69 pulau berpenghuni?
Apakah kita sedang menunggu sejarah berulang, ketika komoditas berubah menjadi penjajahan? Atau teknologi berkembang, investor berganti, tetapi kemiskinan tetap kita nikmati?
Kawasan Industri Rempah (Kie Raha)
Moloku Kie Raha, identitas historis dan kultural empat kesultanan, maknanya lebih besar daripada nama sebuah kawasan. MKR menyimpan ingatan tentang peradaban maritim, perdagangan, pengetahuan lokal, hubungan antarpulau, dan kehidupan masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam.
Karena itu, membangun Kawasan Industri Kie Raha bukan nostalgia untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Kie Raha adalah upaya menjadikan warisan ekonomi masyarakat sebagai dasar industrialisasi baru.
Cengkeh tidak harus berhenti sebagai bunga kering; pala tidak harus berakhir sebagai biji mentah; kelapa tidak berhenti di kopra; kenari tidak hanya berlaku di pulau; hasil laut tidak tertanam di pasir. Komoditas rakyat memiliki peluang produk olahan bernilai tinggi: minyak atsiri, bahan baku industri, produk kesehatan dan kosmetik, serta aneka produk bernilai tambah yang dapat memasuki pasar global.
Yang dibutuhkan bukan hanya kemauan petani untuk bekerja—mereka telah bekerja sepanjang generasi. Yang belum cukup hadir adalah sistem industri yang membuat kerja keras mereka memperoleh nilai ekonomi yang adil.
Satu Permintaan kepada Presiden: Bangun Kawasan Industri Rempah Moloku Kie Raha
Presiden Prabowo Subianto,
Kami memahami bahwa Indonesia membutuhkan investasi besar, industri maju, teknologi modern, kemandirian energi, serta kemampuan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. Kami tidak menolak industrialisasi. Kami juga memahami bahwa industri mineral memiliki kedudukan strategis dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.
Namun, izinkan kami menyampaikan satu permintaan sederhana yang lahir dari kehidupan rakyat: Bangunlah Kawasan Industri Rempah Kie Raha di Sidangoli sebagai pendorong Ibu Kota Sofifi, penyeimbang bagi semua wilayah, berada di tengah Pulau Halmahera, dan merangkai gugus pulau lainnya.
Bangunlah kawasan industri yang menjadikan cengkeh, pala, kelapa, kenari, hasil laut, dan komoditas rakyat sebagai fondasi kegiatan produksi modern yang mengglobal. Kami tidak meminta agar pembangunan industri mineral dihentikan. Kami meminta agar rakyat yang selama ini menjaga kebun, mengolah tanah, dan mengarungi laut tidak tertinggal dalam perjalanan besar industrialisasi yang mengepung tanah kami.
Kami ingin petani menjadi bagian dari rantai nilai industri, bukan sekadar pemasok bahan mentah dengan harga yang ditentukan pihak lain. Kami ingin nelayan tidak hanya memiliki keberanian menghadapi gelombang, tetapi juga memiliki pelabuhan perikanan yang berfungsi, penyimpanan dingin, pengolahan hasil, pembiayaan yang terjangkau, dan akses pasar yang pasti. Kami ingin anak-anak petani cengkeh dan kelapa dapat belajar teknologi pangan, teknik industri, kimia terapan, pemasaran digital, dan manajemen produksi, lalu kembali ke kampung untuk membangun ekonomi daerahnya. Kami ingin generasi muda Maluku Utara melihat masa depan di kebun orang tuanya sendiri, bukan hanya pada pagar-pagar tinggi kawasan industri yang sulit didekati.
Bila negara mampu menghadirkan infrastruktur untuk industri mineral, negara juga harus mampu membuka akses infrastruktur bagi industri rempah. Bila investasi besar dapat memperoleh fasilitas energi, air, jalan, pelabuhan, dan kepastian layanan, maka industri pengolahan rempah dan hasil laut pun layak memperoleh dukungan pembangunan yang sama.
Kami tidak meminta negara membagikan kekayaan tanpa kerja. Kami meminta negara membangun kesempatan agar kami dapat bekerja, menghasilkan, mengolah, memiliki, dan menikmati nilai tambah dari kekayaan tanah leluhur kami.
Ambillah manfaat mineral dari tanah kami melalui pengelolaan yang sah, adil, dan berkelanjutan. Bangunlah industri besar untuk masa depan Indonesia. Tetapi jangan lupakan pohon kelapa yang menaungi kehidupan kami, cengkeh dan pala yang membesarkan anak-anak kami, serta laut yang memberi makan keluarga kami.
Jika tanah kami diekspor 5 kontainer ke Tiongkok, tolong sisihkan 1 kontainer untuk kelapa kami; jika 5 kontainer nikel, 1 kontainer untuk cengkeh kami. Ambil tanah kami, tetapi jangan tinggalkan rempah yang menghidupi Jazirah Almaluk.
