27 Tahun Maluku Utara: Saatnya Pendidikan Berbasis Kepulauan, Bukan Pusat -

Catatan Kritis Arah dan Kebijakan Pendidikan Maluku Utara
Oleh: Asmar Bani

Dua puluh tujuh tahun lalu, Maluku Utara lahir dari rahim semangat pemekaran dan harapan akan keadilan. Kita memilih mandiri agar pelayanan publik menjadi lebih dekat dan nyata.

Namun, setelah hampir tiga dekade berlalu, sebuah pertanyaan besar patut kita layangkan: apakah anak-anak di Sulabesi, Taliabu, Morotai, Loloda, dan pelosok lainnya sudah mengecap keadilan pendidikan yang sama dengan anak-anak di Kota Ternate?

Jawabannya secara jujur: belum.

Sebagai provinsi kepulauan yang membentang di atas kurang lebih 395 pulau, tantangan Maluku Utara bukan sekadar mendirikan bangunan sekolah. Tantangan terbesar kita adalah melawan bentangan jarak, menaklukkan ombak, dan meruntuhkan paradigma kuno bahwa pendidikan berkualitas hanya berpusat di kota.

Tiga Catatan Kritis 27 Tahun Maluku Utara

1. Kita Terlalu Sibuk Membangun Gedung, Lupa Membangun Guru
Di banyak pulau terluar, gedung SD dan SMP sudah sebagain besar terbanguan dari dana DAK. Tapi gurunya masih relatif kurang. Guru PNS enggan tinggal. Yang bertahan adalah guru honorer dengan gaji di bawah UMR yang mengabdi karena cinta kampung halaman. Kebijakan kita selama ini salah fokus. Anggaran besar untuk fisik, kecil untuk manusia.

2. Kurikulum Kita Tidak Mengenal Laut. Anak nelayan di Kayoa diajari teori yang sama dengan anak di Jakarta. Mereka hafal rumus, tapi tidak tahu cara mengolah ikan tuna menjadi produk bernilai ekspor. Mereka tahu ibukota negara, tapi tidak tahu cara mengubah kopra dan pala menjadi brand premium dunia. Padahal laut dan rempah adalah masa depan kita. Pendidikan kita memutus anak dari akarnya sendiri.

3. Kita Mencetak Pencari Kerja, Bukan Pencipta Karya

Setiap tahun, ribuan anak Maluku Utara lulus SMA. Pertanyaanya, ke mana mereka melangkah? Mayoritas merantau ke Manado, Makassar, atau tanah Jawa untuk mengadu nasib mencari kerja. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah kita tidak pernah membekali mereka cara berkarya dan berdaya di atas tanah kelahiran sendiri.

Arah Kebijakan 5 Tahun ke Depan

Untuk membenahi sengkarut ini, ada tiga langkah taktis yang harus diambil dalam lima tahun ke depan:

● Pertama, Revolusi Insentif Guru Kepulauan.
Hentikan pemerataan guru dengan paksaan. Mulai dengan penghargaan. Berikan tunjangan kepulauan 3x lipat, percepatan karir P3K, dan rumah dinas layak bagi guru yang mengabdi 3 tahun di pulau terluar. Buat program “Guru Berkarya” — guru tidak hanya mengajar, tapi dilatih menjadi wirausaha sosial.

● Kedua: Kurikulum Muatan Lokal yang Serius, Bukan Formalitas.

Wajibkan 30% kurikulum diisi potensi lokal. Di Halmahera Barat: perikanan dan rumput laut. Di Ternate-Tidore: sejarah rempah dan pariwisata heritage. Di Sula-Taliabu: perkebunan dan kerajinan. Libatkan pelaku usaha lokal sebagai guru tamu. Biar anak tahu, dari Ternate pun bisa mendunia.

● Ketiga: Satu Kecamatan Satu Pusat Belajar Digital.
Jangan bagi-bagi laptop yang tidak ada sinyal. Bangun satu pusat belajar dengan internet Starlink, perpustakaan digital, dan mentor di setiap kecamatan kepulauan. Satu titik yang kuat dan terjaga lebih baik dari seribu janji pemerataan.

Usia 27 tahun adalah penanda kedewasaan. Sudah saatnya Maluku Utara berhenti mengukur kemajuan pendidikan hanya dari angka partisipasi sekolah. Ukur dari satu pertanyaan sederhana: Berapa banyak anak Maluku Utara yang setelah lulus memilih untuk tetap tinggal dan membangun pulau sendiri dengan karyanya?

Jika jawabannya masih sedikit, artinya pekerjaan rumah kita masih menumpuk.

Dari Ternate untuk Dunia. Dari Puncak Jati Trans untuk Maluku Utara.

Ternate, 12 Oktober 2026

Post Views: 5