Banyuwangi – Penguatan industri perkeretaapian nasional tidak hanya membutuhkan investasi, tetapi juga sinergi yang kuat antara operator dan produsen dalam negeri. Melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), kapasitas BUMN strategis terus diperkuat agar mampu mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Banyuwangi pada Jumat (19/06/2026), Komisi XI DPR menghimpun data dan informasi terkini terkait efektivitas pelaksanaan PMN Tunai Tahun Anggaran 2025 kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan penggunaan dana negara berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Komisi XI DPR RI melakukan dialog bersama INKA dan KAI guna mendalami realisasi penggunaan PMN, capaian kinerja yang telah dihasilkan, kesesuaian pemanfaatan dana dengan tujuan yang telah disetujui, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan PMN mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Antara KAI dan INKA harus bersinergi. INKA harus siap menerima order domestik sebagai market di dalam negeri, tetapi juga harus memiliki orientasi ekspor,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi saat ditemui di Pabrik Inka Banyuwangi, Jumatmiliki orientasi ekspor,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi usai kunjungan kerja, Jumat (19/06/2026).
Komisi XI DPR RI terus berkomitmen untuk mengawal efektivitas penggunaan PMN sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
