
TERNATE – Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara mendesak Gubernur Sherly Tjoanda segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Risman Iriyanto Jafar. Desakan ini muncul menyusul temuan dugaan malkonstruksi pada sejumlah proyek jalan provinsi dengan total nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.
Selain Kepala Dinas, PSMP juga meminta pencopotan Kepala Bidang Bina Marga Muhammad Saleh, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan, dan PPK Fisik. Jajaran pejabat teknis tersebut dinilai lalai karena tidak melakukan kaji ulang desain (review design) serta lemah dalam mengawasi pekerjaan di lapangan.
Ketua PSMP Maluku Utara, Mudasir Ishak, mengungkapkan adanya delapan proyek jalan provinsi bermasalah dengan total anggaran berkisar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar. Sejumlah titik tersebut mencakup Ruas Pulau Obi, Ruas Payahe–Dehepodo, hingga Ruas Loloda Utara.
Namun, proyek jalan lingkar Pulau Makian senilai Rp10,3 miliar menjadi sorotan paling krusial karena kontraktor diduga memangkas tahapan konstruksi utama.
“Pekerjaan hanya diawali penimbunan tanah pilihan dan pemadatan, lalu langsung ditaburi batu agregat 5/7 sentimeter. Tahapan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) dan Lapisan Pondasi Atas (LPA) dihilangkan, lalu langsung melompat ke lapisan penetrasi (Lapen) dengan batu pengunci 2/3 serta pasir,” ujar Mudasir kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Mudasir, hilangnya lapisan LPB dan LPA membuat struktur jalan tidak kokoh sehingga rentan rusak, bergelombang, hingga ambles saat diguyur hujan deras. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan pengendara sekaligus berpotensi merugikan keuangan daerah.
Sorotan tajam PSMP terhadap proyek di Pulau Makian ini sejalan dengan gelombang penolakan warga setempat. Sehari sebelumnya, Jumat (20/11/2026) pagi, Pemerintah Desa (Pemdes) Sebelei, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, bersama warga menggelar aksi protes langsung di lokasi proyek karena menilai pengerjaan jalan menyalahi spesifikasi teknis.
Atas temuan ini, PSMP mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara selaku pendamping hukum proyek pemerintah untuk tidak tinggal diam.
“Kami mendesak Kejati dan Polda Maluku Utara segera bertindak nyata dan mengusut tuntas temuan ini karena menggunakan anggaran negara,” tegas Mudasir.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun Kepala Dinas PUPR Maluku Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.*