SOFIFI — Sejak resmi ditunjuk oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara pada 7 Juli 2025 lalu, Zulkifli Bian langsung tancap gas melakukan pembenahan internal. Tak sebatas duduk di balik meja pimpinan, ia memilih pendekatan humanis dengan berbaur langsung bersama seluruh pegawai, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana demi membangun soliditas kerja.
Di bawah kendali Zulkifli, BKD Maluku Utara berhasil menjalankan berbagai agenda strategis penataan birokrasi dan manajemen kepegawaian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengawal visi-misi Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Selain memperkuat sistem manajemen talenta dan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan, Zulkifli juga bersikap tegas dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Penataan tersebut mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penyesuaian jam kerja ASN yang mulai berlaku sejak Agustus 2025, hingga pemetaan kompetensi terhadap ribuan ASN di lingkup Pemprov Malut guna memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Program Layanan dan Konsolidasi Internal
Tak berhenti pada pembenahan regulasi, BKD Maluku Utara di era Zulkifli juga melahirkan inovasi pelayanan publik bertajuk “BKD Menyapa”. Program jemput bola ini dirancang khusus untuk mempermudah urusan administrasi kepegawaian, mempercepat layanan kenaikan pangkat, serta membuka ruang konsultasi langsung bagi para ASN tanpa terhambat sekat birokrasi yang berbelit.
Di samping itu, BKD turut menggencarkan coaching clinic penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen ASN (SIM ASN) bagi para admin di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mengawal pemetaan kebutuhan formasi CPNS dan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Zulkifli Bian di Mata ASN Pemprov
Bagi jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Bian dinilai sebagai sosok pemimpin yang memiliki kompetensi, ketegasan, sekaligus kepekaan terhadap kebutuhan pegawai. Sejak ia menjabat sebagai Plt Kepala BKD, kultur pelayanan internal mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal kecepatan dan transparansi pengurusan berkas administrasi.
“Kami merasa sangat terbantu dan dimudahkan dalam mengurus administrasi kepegawaian setelah Pak Zulkifli menjadi Plt Kepala BKD. Prosesnya sekarang jauh lebih cepat, jelas alurnya, dan tidak berbelit-belit seperti dulu,” ujar salah seorang ASN Pemprov Malut kepada Dewa Kipas, Jumat (13/11/2026).
Senada dengan hal tersebut, sejumlah pegawai di berbagai OPD juga mengapresiasi keterbukaan informasi yang dibangun BKD saat ini. Akses konsultasi yang ramah membuat para pegawai tidak lagi merasa canggung ketika harus mengurus dokumen kepegawaian maupun berkonsultasi terkait pengembangan karier mereka.
Langkah transformasi ini sekaligus membuktikan kapasitas Zulkifli dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi di Maluku Utara. Melalui kombinasi antara pendekatan kekeluargaan di internal dan ketegasan aturan di lapangan, ritme kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara perlahan menunjukkan peningkatan efektivitas.
Ke depan, BKD Maluku Utara berkomitmen untuk terus mempercepat digitalisasi layanan kepegawaian dan memastikan setiap penempatan jabatan strategis benar-benar berbasis pada rekam jejak serta kompetensi. Dengan fondasi manajemen talenta yang kian matang, BKD optimistis dapat mencetak birokrat yang adaptif demi mendukung percepatan pembangunan daerah. (*)
