
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara resmi mengamankan kuota sebanyak delapan kursi untuk program pola pembibitan di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Kepastian ini diperoleh usai jajaran Pemprov Malut menggelar pertemuan resmi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pusat di Jakarta.
Pertemuan yang membahas Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) peningkatan sumber daya manusia (SDM) tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 12 Gedung BMKG Pusat pada Senin (16/11). Delegasi Pemprov Malut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Zulkifli Bian, beserta tim teknis BKD.
Rombongan Pemprov Malut diterima langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) BMKG, Guswanto, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama, Raden Rara Rima Eryani, serta Kepala Pusat Pengembangan SDM MKG, Adityawarman, bersama jajaran sivitas STMKG.
Dalam audiensi dan rapat koordinasi tersebut, kedua belah pihak telah menyepakati seluruh ketentuan teknis terkait pelaksanaan pola pembibitan STMKG bagi putra-putri daerah Maluku Utara. Untuk mempercepat proses administrasi, penandatanganan dokumen MoU dan PKS disepakati akan dilaksanakan secara desk to desk atau melalui mekanisme korespondensi antar-instansi.
Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan, alokasi delapan kursi tersebut dibagi secara merata ke dalam empat program studi unggulan. Rinciannya meliputi dua kuota untuk D-IV Meteorologi, dua kuota D-IV Klimatologi, dua kuota D-IV Geofisika, serta dua kuota untuk program studi D-IV Instrumentasi MKG.
Terkait jadwal pelaksanaan, seluruh tahapan penyusunan teknis kerja sama akan dirampungkan pada tahun 2026 ini. Sementara itu, proses seleksi penerimaan taruna baru untuk delapan formasi jalur pola pembibitan tersebut dijadwalkan mulai dibuka pada tahun 2027 mendatang.
Kepala BKD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Bian, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal ketat seluruh proses administrasi agar peluang ini tidak terlewatkan. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan teknis penambahan kuota sekolah kedinasan pola pembibitan ini akan diselesaikan tepat waktu pada tahun 2026.
“Kerja sama pola pembibitan ini merupakan langkah strategis Pemprov Maluku Utara untuk mencetak SDM lokal yang unggul di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Mengingat wilayah kita sangat rentan terhadap dinamika cuaca dan potensi bencana geologi, kehadiran lulusan STMKG nantinya akan sangat vital dalam memperkuat layanan informasi dan mitigasi bencana di daerah,” ujar Zulkifli Bian. (*)