Ternate – Keterbatasan transportasi dan sulitnya akses menuju sekolah masih menjadi tantangan utama penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Persoalan tersebut ditemukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, saat mengunjungi 11 sekolah di wilayah tersebut pada 14–19 Oktober 2026.
Kunjungan yang menjangkau wilayah utara hingga selatan Pulau Taliabu ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan akses layanan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Bersama sejumlah kepala bidang dan tim pelayanan, Abubakar mendatangi sekolah-sekolah di Falabisahaya, Langganu, Nggele, Selati, Bobong, Kawalu, Pencado, hingga Bapenu, Pancoran, dan Lede. Selain berdialog dengan guru dan siswa, rombongan juga meninjau kondisi sarana prasarana, perkembangan revitalisasi sekolah, serta pemanfaatan perangkat digital dalam pembelajaran.
“Perjuangan guru dan murid di Taliabu luar biasa. Di beberapa wilayah, akses menuju sekolah masih sulit, bahkan harus menggunakan perahu. Keterbatasan transportasi menjadi salah satu persoalan utama yang perlu mendapat perhatian,” kata Abubakar.
Menurut Abubakar, kunjungan lapangan sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan sekolah. Hal ini penting untuk mengungkap persoalan yang belum sepenuhnya teridentifikasi melalui laporan administratif.
Berdasarkan data Dikbud Maluku Utara, Pulau Taliabu memiliki 20 satuan pendidikan yang terdiri atas 12 SMA, tujuh SMK, dan satu SLB. Seluruh sekolah tersebut diampu oleh sekitar 400 tenaga guru yang melayani 2.409 murid.
Abubakar mengatakan, hasil identifikasi lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, baik dari segi kewenangan maupun sumber pendanaan. Kebutuhan yang dapat dibiayai melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) akan diarahkan sesuai ketentuan. Sementara itu, kebutuhan di luar kemampuan pendanaan sekolah akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu atas dukungannya terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah tersebut. Abubakar berharap koordinasi lintas pemerintah dapat memperkuat pemerataan layanan pendidikan di wilayah kepulauan.
Menurutnya, keberadaan sekolah harus ditopang oleh akses transportasi yang memadai, sarana pembelajaran yang layak, serta dukungan bagi guru agar proses belajar mengajar berlangsung optimal. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Dikbud Maluku Utara untuk memetakan kebutuhan sekolah berdasarkan kondisi riil di lapangan, terutama di wilayah yang menghadapi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur.
