
SOFIFI – Kualitas pengerjaan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menuai sorotan dari kalangan internal pemerintahannya sendiri. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara berinisial AM alias Aman, secara terbuka meragukan daya tahan konstruksi jalan lapisan penetrasi makadam (lapen) pada proyek Jalan Lingkar Pulau Makian.
Ironisnya, proyek senilai Rp10,3 miliar yang tengah dikerjakan tersebut merupakan program di bawah naungan instansinya sendiri. Menurut Aman, penggunaan konstruksi jenis lapen sangat tidak ideal karena memiliki daya tahan rendah, cepat rusak, dan berisiko tinggi membahayakan keselamatan pengendara—terutama pada kontur geografis Pulau Makian yang didominasi tanjakan dan turunan tajam.
Pernyataan tersebut disampaikan Aman melalui pesan di grup WhatsApp IKB Masatawa Maluku Utara pada Jumat (20/11/2026), disertai pengiriman sejumlah dokumen yang disebut sebagai kajian teknis ruas Jalan Lingkar Pulau Makian.
“Ini kajian teknisnya, sebaiknya
masyarakat Makian Pulau lewat
Masatawa-Makayoa basuara (bersuara) di
Ibu Gub-Wagub agar di TA 2027
hotmix sudah, jangan lapen lagi.
Cepat rusak dan membayakan
para pengendara pas kalau jalannya
turun-turun,” tulis Aman.
Tak berhenti di situ, Aman turut membandingkan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Makian dan Pulau Kayoa antara masa kepemimpinan Sherly Tjoanda saat ini dengan era almarhum Abdul Gani Kasuba. Sebagai bukti pembanding, ia melampirkan sejumlah foto kondisi jalan di wilayah Pulau Kayoa yang sudah menggunakan konstruksi aspal hotmix.
“Kayoa saja bisa dibangun hotmix, masa Pulau Makian tidak bisa,” sindirnya.
Secara teknis, proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Makian di Kabupaten Halmahera Selatan ini merupakan bagian dari upaya membuka keterisolasian wilayah pesisir. Pemilihan konstruksi lapen pada tahap awal umumnya kerap diambil pemerintah dengan mempertimbangkan keterbatasan pagu anggaran serta tingginya biaya logistik mobilisasi material ke wilayah kepulauan.
Meski demikian, kritik terbuka yang dilontarkan langsung oleh orang dalam Dinas PUPR Malut ini telanjur memicu diskusi hangat di kalangan warga dan diaspora Makian-Kayoa. Masyarakat mendesak masukan teknis tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi Gubernur Sherly Tjoanda dan jajarannya, agar kucuran anggaran belasan miliar rupiah benar-benar menghasilkan jalan yang awet serta aman dilalui.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Risman Iriyanto Jafar guna meminta klarifikasi resmi mengenai standar spesifikasi pekerjaan jalan di Pulau Makian. (*)