Ternate – Calon Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang bisa menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan dalam membantu kepala daerah merumuskan kebijakan, mengelola e-purchasing, serta membina SDM pengadaan untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, Hairil Hi. Hukum dinilai cocok untuk menakhodai BPBJ Maluku Utara.
“Selain punya pengalaman yang matang, Hairil memiliki integritas yang bisa membantu kepala daerah untuk percepatan pembangunan,” kata Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Sartono Halek, Selasa (28/4/2026).
Untuk itu, GPM mendorong Hairil Hi. Hukum selaku Plt Kepala BPBJ saat ini, bisa ditetapkan menjadi Kepala BPBJ definitif. Menurut Sartono, Kepala BPBJ adalah posisi yang sangat krusial, bertindak sebagai pilar utama dalam percepatan penyerapan anggaran, efisiensi pembangunan, dan menjaga transparansi serta integritas di pemerintahan. Posisi ini bertanggung jawab langsung atas operasional pengadaan, memastikan proses berjalan cepat dan profesional.
“Kami melihat Plt BPBJ saat ini memiliki komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih tepatnya jika beliau (Hairil Hi. Hukum-red) didefinitifkan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi yang bersih, transparan, dan efisien,” katanya.
Sementara itu, untuk diketahui Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda telah menerima tiga nama kandidat hasil akhir seleksi jabatan Kepala BPBJ Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Ketiga nama tersebut merupakan hasil pemetaan Komite Talenta melalui mekanisme manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tiga nama yang dimaksud adalah Hairil Hi. Hukum, Takdir Ali Mahmud, dan Iksan. Ketiganya dinilai memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama Kepala BPBJ Setda Provinsi Maluku Utara. (*)
