Ternate – dr. Rosita Alkatiri kini memikul tanggung jawab besar. Ia kini mengemban amanah sebagai Plt. Direktur RSUD Chasan Boesorie Ternate, menggantikan Alwia Assagaf yang dicopot oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Senin (27/4) kemarin.
Langkah cepat Gubernur Sherly menunjuk Rosita Alkatiri ini menunjukan komitmen terhadap kesinambungan pelayanan publik dan efektivitas di RSUD Chasan Boesorie. Meski bersifat sementara, penunjukan Plt menjadi sinyal kuat bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh.
Terlilit Utang Obat
RSUD Chasan Boesorie, yang merupakan rumah sakit rujukan utama di Maluku Utara, ini terlilit utang kepada pihak ketiga sebesar Rp40 miliar.
Sementara itu, Pemprov Malut masih menghadapi tantangan serius akibat pemotongan dana transfer dari pusat yang menyebabkan keterbatasan anggaran daerah.
Situasi daerah kini dihadapkan pada pilihan sulit: memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau menghadapi stagnasi pembangunan fisik.
Kondisi ini memaksa pihak manajemen RSUD Chasan Boesorie untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan agar lebih fleksibel dalam menggunakan pendapatan layanan secara mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Tekanan fiskal yang berat, ditambah beban utang di sektor kesehatan akan menjadi salah satu faktor yang turut membebani APBD. Rumah sakit ini kan statusnya BULD, maka sudah harus bisa mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD,” kata Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Sartono Halek, Selasa (28/4/2026).
Sartono menyarankan, manajemen RSUD Chasan Boesorie harus bisa memperketat pengendalian anggaran guna mencegah terulangnya kondisi serupa. Upaya tersebut dilakukan dengan perencanaan kebutuhan yang lebih matang serta pengawasan penggunaan anggaran.
“Harus mampu memperbaiki perencanaan dan penganggaran, sehingga rumah sakit dapat melepaskan diri dari beban utang lama tanpa membuat utang baru,” ucapnya. (*)
