Dewakipas.id, Ternate – Kebijakan pemangkasan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Malut Tahun 2026 mendapat sorotan dari kalangan pengamat ekonomi.
Pengamat ekonomi Unkhair Ternate, Mukhtar Adam, menilai pengurangan TPP yang disebut bergantung pada kemampuan APBD adalah upaya memiskinkan ASN.
Menurut Mukhtar, kebijakan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi daya beli aparatur sipil negara (ASN) serta perputaran ekonomi di masyarakat.
“Menurunkan TPP saat Ramadhan adalah cara-cara yang tidak elegan, saat inflasi yang gagal dikelola pemda, tapi mau menurunkan daya beli masyarakat melalui ASN. Kebijakan pemotongan TPP bagi ASN sama dengan upaya pemiskinan ASN, menurunkan kinerja ASN, dan berbagai dampak ikutan yang mempengaruhi kinerja ekonomi lokal,” kata Mukhtar kepada Dewakipas.id, Senin (9/3/2026).
Mukhtar yang juga dikenal sebagai pendiri Sidego menyebutkan, selama ini TPP menjadi salah satu komponen pendapatan yang berkontribusi terhadap daya beli ASN.
Menurutnya, penghasilan tersebut turut berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena sebagian besar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Stidaknya ada beberapa fenomena sosilogis yang perlu di perhatikan seperti, mayoritas Gaji Pokok telah menjadi agunan di perbankan melalui kredit konsumtif yg dikelola oleh perbankan, sehingga 80% gaji telah di sedot oleh bank. Belum lagi biaya transportasi Ternate Sofifi atau Tidore Sofifi, menjadi sumber kemahalan yang menganggu sirkulasi kas keluarga ASN.
“Karena itu TPP menjadi penting untuk menutupi kebutuhan beban konsumsi ASN, jika TPP di pangkas dengan alasan efisiensi atau alasan lain ini sama dengan jebakan pada perekonomian daerah, karena TPP merupakan sumber penting untuk mengairahkan perekonomian, menjadi motor utama dalam diatribusi konsumsi sekaligus penjaga ekonomi yang inklusif karena terdistribusi nyata pada ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia mencontohkan, fenomena penurunan kualitas belanja yang mempengaruhi perekonomian daerah sangat nyata di Morotai, sebuah praktek pemerintahan yang menurunkan tunjangan dan sumber-sumber pendapatan pegawai di pangkas sangat dalam, dampak kemudian banyak usaha kecil yang tutup, aliran uang ke perekonomian lokal makin melemah, kinerja ekonomi lokal melambat, walau banyak tembok dan aspal di bangun hanya menguntungkan kontraktor tapi memiskinkan perekonomian lokal.
“Ini fakta empiris yang mesti menjadi pembelajaran penting, agar tidak memandang TPP hanya untuk ASN, tapi pandanglah TPP sebagai instrumen mengerakkan perekonomian lokal melalui penguatkan konsumsi, inklusif dan distribusi bagi ekonomi lokal,” katanya.
Mukhtar mengingatkan Pemprov Malut agar kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah pusat tidak diterjemahkan secara keliru hingga berujung pada pengurangan hak aparatur sipil negara (ASN), termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai.
Ekonomi Maluku Utara, kata Mukhtar, di sektor tambang dan industri telah di kuasai oleh Tiongkok, perdagangan dikuasai oleh pedagang dari luar, jalur logistik di monopoli, proyek pemerintah di monopoli kontraktor tertentu, yang tersisah hanyalah belanja pegawai yang menjadi instrumen penguat ekonomi lokal.
“Lalu dimana lagi sumber pembiayaan yang inklusif jika semua di pangkas untuk memperkaya kelompok tertentu?”tandasnya.***
