
Penulis: Andri Sudin
Di ujung timur Pulau Morotai, tepatnya di Posi-Posi Rao, Pulau Rao, pelukan hangat menyapa Agustina Rumthe pada upacara peringatan HUT ke-81 RI, Senin 17 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, merangkul guru honorer SMA Kristen Nusa Damai itu di halaman sekolah mereka.
“Biar gaji kacil, hati tetap basar.” Ungkapan khas masyarakat Maluku Utara ini terasa begitu hidup saat menatap kenyataan para pendidik di daerah. Menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-81, kalimat tersebut bukan sekadar pemanis kata atau romantisasi pengabdian. Di baliknya ada keteguhan guru yang tetap menjaga ruang kelas tetap menyala di tengah keterbatasan. Namun, sebuah pertanyaan mendasar terus mengusik: cukupkah modal “hati yang besar” untuk menopang dapur dan masa depan para guru di Maluku Utara?
Data Dikbud Provinsi Maluku Utara memperlihatkan gambaran kesejahteraan yang belum merata. Gaji pokok PNS Golongan III/a berada di kisaran Rp2.785.700 hingga Rp4.575.200, dan Golongan IV/a antara Rp3.287.800 hingga Rp5.399.900. Sementara itu, PPPK penuh waktu Golongan IX menerima gaji pokok Rp3.203.600 hingga Rp5.261.500.
Angka-angka tersebut belum menghitung tunjangan. Akan tetapi, potret kesejahteraan yang paling rapuh justru terlihat pada PPPK dan guru honorer. Upah yang mereka terima jauh lebih kecil, bahkan sering kali terasa timpang jika dihadapkan pada biaya hidup dan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
Beban Kerja yang Tak Sebanding dengan Upah
Ketimpangan penghasilan itu berbanding terbalik dengan beratnya tanggung jawab harian di lapangan. Berdasarkan data Dikbud Maluku Utara per 31 Januari 2026, terdapat 6.220 guru jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di 406 satuan pendidikan. Rinciannya meliputi:
• SMA: 3.918 guru (3.216 negeri, 702 swasta) di 226 sekolah.
• SMK: 2.029 guru (1.304 negeri, 725 swasta) di 151 sekolah.
• SLB: 273 guru (203 negeri, 70 swasta) di 29 sekolah.
Jika dilihat berdasarkan status kepegawaian, komposisinya terdiri atas 2.287 PNS (36,77%), 1.910 PPPK (30,71%), dan 2.023 guru honorer (32,52%). Artinya, hampir sepertiga tenaga pendidik menengah di Maluku Utara adalah guru honorer yang posisi kesejahteraannya paling rentan.
Padahal, kebutuhan akan hidup yang layak sejalan dengan gagasan Ki Hadjar Dewantara tentang guru sebagai pamong—pendidik yang menuntun tumbuh kembang murid dengan kasih sayang dan teladan. Agar mampu menjalankan peran itu secara utuh, guru memerlukan ketenangan batin dan jaminan hidup yang memadai.
Pandangan serupa juga dikemukakan Prof. Azyumardi Azra dalam bukunya, Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan sebuah bangsa sangat bergantung pada profesionalitas dan kesejahteraan gurunya. Tekanan ekonomi yang terus menumpuk hanya akan menguras energi mental dan menghambat guru memberikan yang terbaik di kelas.
Tantangan itu semakin berat jika mengingat peta geografis Maluku Utara. Dari 1.474 pulau yang tersebar di 10 kabupaten/kota, terdapat 89 pulau berpenghuni. Banyak sekolah berada di pulau-pulau kecil dan wilayah 3T (tertinggal,terdepan, terluar) dengan keterbatasan infrastruktur dasar, akses transportasi, serta jaringan internet. Di titik-titik inilah tuntutan era digitalisasi—agar guru tampil sebagai inovator sekaligus pembentuk karakter—terasa jauh lebih menantang.
Pemprov Harus Dorong Kesejahteraan Guru 3T, Jangan Dipukul Rata
Karena kondisi tiap daerah berbeda, Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu meninggalkan kebijakan yang bersifat pukul rata. Skema insentif atau tunjangan kemahalan khusus sangat dibutuhkan untuk membedakan guru di wilayah perkotaan dengan guru di wilayah 3T, khususnya bagi PPPK dan guru honorer. Langkah ini penting agar mereka tidak harus mencari pekerjaan tambahan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga perhatian di ruang kelas tetap terjaga.
Keberpihakan tersebut juga harus hadir melalui politik anggaran yang terukur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan sekadar pidato seremonial. Pemprov dapat menata ulang belanja birokrasi yang kurang mendesak untuk memperkuat kesejahteraan guru honorer serta menyediakan rumah dinas yang layak di pulau-pulau terluar. Tanpa jaminan sosial dan kepastian upah yang manusiawi, sulit menuntut kualitas mengajar optimal dari mereka yang setiap hari harus menaklukkan laut demi sampai ke sekolah.
Kebijakan yang adil sekaligus menjadi bentuk penghargaan nyata bagi profesi guru, sekaligus mengajak masyarakat luas memahami beratnya kerja mendidik.
Peningkatan Mutu Butuh Kolaborasi Lintas Sektor
Persoalan pendidikan di Maluku Utara tidak berhenti pada gaji guru; akses infrastruktur dan kondisi ekonomi keluarga juga ikut menentukan. Data terbaru Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Dikbud bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada November 2026 mencatat masih ada sekitar 34.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah ini.
Angka tersebut menjadi peringatan keras bagi masa depan daerah. Mengurangi ATS dan mengangkat mutu pendidikan tidak bisa dibebankan kepada guru atau Dikbud seorang diri. Diperlukan kerja bersama lintas sektor—mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, dukungan dunia usaha dan komunitas, bantuan ekonomi bagi keluarga prasejahtera, hingga peran aktif orang tua dan lingkungan sekitar.
Di tengah upaya itu, langkah Kepala Dikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, yang turun langsung ke berbagai pulau untuk mendengar suara guru patut diapresiasi. Sejak menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada 21 Februari 2025 hingga resmi dilantik secara definitif pada Kamis, 6 November 2026, ia telah mendatangi 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Pendekatan turun langsung ke lapangan ini membantu memangkas jarak birokrasi agar kebijakan lahir dari kondisi nyata di desa dan pulau.
Seperti pesan yang ia sampaikan kepada jurnalis: “Kita semua punya guru. Kita semua pernah menjadi murid. Karena itu, mari kita rayakan Hari Guru dengan penuh kegembiraan, sekaligus mengenang dan menghormati jasa orang-orang yang telah mendidik dan membentuk perjalanan hidup kita.”
HGN ke-81: Momentum Transformasi Menuju Pendidikan Bermutu
Pesan tersebut patut menjadi pengingat bersama bagi para pemangku kebijakan. Dengan latar belakang akademik yang ia miliki, harapan besar tertuju pada Abubakar Abdullah untuk mendorong perubahan nyata bagi pendidikan Maluku Utara.Kepemimpinan yang humanis perlu berjalan seiring dengan keberpihakan anggaran yang konsisten.
Pada akhirnya, menghargai guru tidak cukup lewat ucapan, acara tahunan, atau karangan bunga setiap November. Bentuk penghormatan yang paling nyata adalah kebijakan yang melindungi martabat dan masa depan mereka. Jangan biarkan para guru bertahan hanya dengan modal “hati yang besar” di tengah “gaji yang kecil”, karena ketulusan saja tidak cukup menghadapi biaya hidup di bumi Moloku Kie Raha. Ketika guru sejahtera dan merasa tenang, masa depan generasi emas Maluku Utara akan jauh lebih terjamin. *