Ternate, Dewakipas – Misi Transmigrasi Kieraha mendapat sambutan hangat dari Kepala Desa Laigoma dan warga sekitar. Mereka menyampaikan apresiasi dan harapan agar Transmigrasi Kieraha dapat diwujudkan oleh pemerintah provinsi Maluku Utara.
Laigoma merupakan sebuah Desa di Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah pulau ini sekitar 1,70 kilometer, dengan jumlah penduduk 280 jiwa.
Samsul Marwa selaku Kepala Desa Laigoma bersyukur jika Transmigrasi Kieraha dapat diwujudkan oleh pemerintahan Sherly-Sarbin. Program ini secara tidak langsung akan merubah kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil Maluku Utara.
“Kami sangat mendukung dan tentu saya bersama beberapa warga akan mengikuti rencana strategis ini. Ini sebuah langkah yang baik untuk merubah kehidupan masyarakat di pulau kecil seperti kami di Desa Laigoma,” ujarnya saat ditemui Dewakipas, Selasa 25 November 2025.
Masyarakat Laigoma dengan mata pencarian perikanan dan pertanian kesulitan untuk menopang hidup karena kondisi geografis. Kesulitan itu juga terlihat dari lahan terbatas serta hasil produksi pertanian dan tangkapan perikanan yang tidak bisa di pasarkan.
“Kita mau jual ke mana, sedangkan pasar di sini tidak ada. Kalaupun bawa di Ternate memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar, maka hasil tangkapan dan kebun cuman bisa dibuat makan sehari-hari,” tambahnya dengan sorot matanya yang berkaca-kaca menunjukan kebenaran yang sebenarnya.
Ridal Lahani, seorang warga di Desa Gunange Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, turut menyampaikan dukungan terhadap Transmigrasi Kieraha, kebijakan ini dinilai penting untuk menigkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuka peluang ekonomi baru, “Saya kira ini adalah peluang besar bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil. Saya dan anak istri pastinya bersedia asalkan pemerintah dapat memfasilitasi kami berupa perumahan dan lahan pertanian,” pintahnya.
Transmigrasi Kieraha: Gagasan Brilian ISNU-SIDEGO
Transmigrasi Kieraha lahir dari kajian Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara bersama SIDEGO Kieraha. Gagasan itu dimotori oleh Mukhtar Adam, yang merupakan akademisi Unkhair Maluku Utara.
Melalui kajian itu, mereka mengungkap bahwa hambatan geografis menjadi faktor terbesar ketimpangan pembangunan di Maluku Utara. Dengan penduduk 1,37 juta jiwa yang tersebar di 64 pulau berpenghuni, distribusi pelayanan publik dan akses ekonomi dinilai masih berjalan tersendat.
Meski pertumbuhan ekonomi melesat tinggi dalam lima tahun terakhir, tetapi terhambat oleh struktur kepulauan yang membuat biaya layanan dan logistik sangat mahal.
Ketergantungan Sumber Pangan dari Luar Daerah
Mukhtar Adam selaku Peneliti SIDEGO menyebut, kebutuhan pangan di Maluku Utara masih bergantung dari daerah lain, salah satunya adalah Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan, Sulut adalah provinsi yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Lihat saja, dalam rentang empat tahun, PDRB Sulawesi Utara melonjak drastis. Data menunjukkan PDRB tahun 2020 sebesar 132,23, meningkat 42,6 persen menjadi 187,37 pada tahun 2024.
“Dan sebagian pertumbuhan ekonomi di Sulut didorong oleh melonjaknya permintaan di Maluku Utara, khususnya untuk pangan, jasa, dan pasokan industri,”
Dinamika Angkatan Kerja Maluku Utara 2025
Mukhtar Adam mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku Utara yang melesat dalam lima tahun terakhir, terutama akibat ekspansi industri pengolahan nikel, tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas pasar tenaga kerja yang memadai.
Justru, pasar kerja menunjukkan tanda-tanda tekanan struktural yang berpotensi menghambat inklusivitas pertumbuhan.
Data menunjukkan bahwa dari total penduduk usia kerja sebanyak 1,04 juta orang, terdapat 705 ribu orang yang masuk kategori angkatan kerja, dengan 673 ribu di antaranya bekerja dan 32 ribu lainnya menganggur.
Namun besarnya angka pekerja tidak serta-merta menggambarkan kestabilan pasar kerja. Komposisi pekerja menunjukkan hanya 59,9 persen yang bekerja penuh waktu, sementara sisanya bekerja paruh waktu atau masuk kategori setengah penganggur.
Kondisi ini menggambarkan rendahnya jam kerja, pendapatan tidak stabil, dan munculnya fenomena kemiskinan semu, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara tumbuh sangat tinggi.
Pertumbuhan industri pengolahan nikel di Halmahera memang menjadi motor baru perekonomian dan menyerap sekitar 167 ribu tenaga kerja. Namun karakter industri yang padat modal membuat sektor ini tidak inklusif terhadap tenaga kerja lokal berpendidikan menengah ke bawah.
Banyak posisi strategis justru diisi angkatan kerja migran dari provinsi lain, sehingga manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan penduduk lokal.
Sementara itu, sektor pertanian yang selama ini menjadi sandaran utama masyarakat pedesaan justru mengalami kontraksi dan penurunan produktivitas, dan mendorong migrasi tenaga kerja keluar sektor.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor pemerintahan, sementara perdagangan tetap menjadi penopang tetapi stagnan.
Dari sisi kualitas pendidikan tenaga kerja, memang terjadi peningkatan dalam tiga tahun terakhir, terutama bertambahnya tenaga kerja berpendidikan diploma ke atas.
Namun peningkatan ini belum mampu mengejar kecepatan transformasi industri yang berlangsung cepat di kawasan industri Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur.
Akibatnya, pasar kerja mengalami ketidakseimbangan antara kebutuhan industri dan kapasitas tenaga kerja lokal.
Arah Kebijakan dan Solusi
Untuk mengatasi persoalan kompleks tersebut, ISNU bersama SIDEGO Kieraha mendorong percepatan pembangunan jalan Trans Kieraha, yang akan memperluas akses Sofifi dan mempercepat pergerakan ekonomi.
Namun, arah pembangunan harus benar-benar diperhitungkan agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat. Mukhtar Adam menyarankan pemerintah provinsi memprioritaskan kebijakan Transmigrasi lokal berbasis bukti. Kebijakan ini dinilai penting, untuk mengalihkan tenaga kerja dari pulau-pulau kecil ke pusat pertumbuhan di Halmahera.
Transmigrasi Kieraha dinilai sebagai solusi rasional. Memperbaiki struktur angkatan kerja, menutup ketimpangan spasial, dan memastikan Halmahera akan berkembang pesat, sebagai pusat ekonomi terbuka bagi seluruh penduduk Maluku Utara.
“Transmigrasi lokal bukan sekadar pemindahan penduduk, tetapi strategi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas SDM, memperluas akses pendidikan-kesehatan, serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menghambat produktivitas,” tegas Mukhtar.
Respons Gubernur Sherly Tjoanda
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos merespons positif atas inisiasi Transmigrasi Kieraha, dari pulau kecil ke Halmahera. Ia bahkan mengapresiasi ISNU dan SIDEGO yang secara rutin memberikan masukan serta ide untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
“Saya kembalikan kepada keinginan masyarakat kepulauan. Jika mereka setuju saya dukung namun jika mereka tidak setuju saya hargai,” ujar Sherly Tjoanda kepada Dewakipas melalui pesan WhatsaApp, Selasa (25/11/2025).
