
Sofifi, Dewakipas – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos kembali menegaskan komitmennya membenahi infrastruktur dasar di seluruh kabupaten/kota, termasuk daerah terpencil seperti Loloda Utara, Halmahera Utara. Setelah tertidur lebih dari puluhan tahun.
Selama ini, masyarakat di wilayah tersebut hidup dengan akses jalan yang sangat terbatas sebagian besar masih berupa tanah dan hanya sedikit yang sudah beraspal.
Kondisi ini bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga kerap memicu kecelakaan. Tak sedikit pengendara terjatuh akibat jalan licin dan berlubang, bahkan pasien yang membutuhkan perawatan darurat terlambat ditangani karena sulitnya akses. Sebagian warga sampai harus menggunakan jalur laut untuk pergi ke kecamatan terdekat.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyadari betul keadaan ini. Salah satu fokus perhatian adalah akses dari Galela menuju Desa Ngajam/Asemiro dan sekitarnya, yang melewati jalan provinsi pada Ruas Ngidiho–Lapi serta Ruas Lapi–Darume.

Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menjelaskan bahwa Pemprov telah mengusulkan perbaikan Ruas Ngidiho–Lapi kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tersebut diterima melalui program IJD, dengan total penanganan sepanjang 7 kilometer.
Sementara proses pemilihan barang/jasa oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional, ” kata Risman, Jumat (12/12/2025).
Untuk Ruas Lapi–Darume, Pemprov mengalokasikan anggaran pada APBD 2026. Panjang jalan yang akan dikerjakan mencapai 8 kilometer dengan nilai Rp 12,1 miliar. Jika kedua ruas selesai, warga akan menikmati peningkatan layanan jalan total 15 kilometer.
Kendati keuangan daerah tertekan akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan lebih dari Rp700 miliar, Gubernur Sherly memastikan bahwa pembangunan di wilayah terpencil tidak akan dihentikan. Ia terus menjalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat agar beberapa infrastruktur besar dapat dikerjakan melalui anggaran kementerian.
Risman menambahkan, beberapa jembatan penting akan diusulkan ke Kementerian PU untuk penanganan khusus.”Jembatan Posi-Posi 1, 2, dan 3 serta jembatan Darume akan dikoordinasikan dengan Balai PJN. Akan dibuatkan surat dari Ibu Gubernur ke Menteri PU untuk penanganan khusus,” pungkas Risman.