Ternate, Dewa Kipas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) gencar melakukan pungutan pajak daerah. Hal ini menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Tak tanggung-tanggung pungutan pajak daerah ini menyasar hingga tukang ojek, sopir angkot, pemilik kendaraan yang menunggak pajak kendaraanya.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dalam beberapa kesempatan meminta kepada UPTD Samsat di 10 Kabupaten/Kota, untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Maluku Utara hingga Agustus 2025 lalu baru mencapai 27 persen dari total potensi pajak. Sisanya masih ada 73 persen potensi pajak kendaraan bermotor di 10 kabupaten/kota yang belum tertagih.
“Ini yang harus digenjot oleh para Kepala Samsat di 10 kabupaten/kota,” kata Sherly pada September lalu.
“Babari” Rakyat untuk Siapa?
Dalam konteks Maluku Utara: “Babari” merupakan sebuah nilai atau budaya lokal yang menggambarkan sikap saling membantu dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar.
Ironinya, masyarakat berbondong-bondong bayar pajak namun peruntukannya bukan untuk masyarakat melainkan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD.
“Jadi, PAD ini untuk penuhi kebutuhan pejabat seperti belanja Rumah Tangga Gubernur 14 miliar lebih, Wakil Gubernur 8 miliar lebih, biaya komunikasi 5 miliar lebih, biaya cek kesehatan 600 Juta Lebih, dan biaya baju baru 500 juta lebih. Belum lagi untuk Anggota DPRD 169,98 miliar untuk 45 Anggota DPRD,” ujar Ketua DPD PA GMNI Maluku Utara, Mudasir Ishak, Senin 3 November 2025.
Mudasir menyarankan kepada Gubernur Sherly Tjoanda agar mengoptimalkan pungutan pajak daerah di sektor pertambangan dan industri tanpa harus membebani masyarakat kecil. “Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban tapi itu bukan solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah. Fokusnya harus kepada tambang dan industri yang menggunakan alat berat dan air permukaan. Bayangkan, Tambang dan Industri ekspor 186 Triliun kita hanya dapat DBH 600 Miliar, baru tukang ojek, sopir oto dan pemilik kendaraan sumbang sampai 1,2 Triliun,” tegasnya. (*)
