Ternate, Dewakipas – Upaya meningkatkan pendidikan di Maluku Utara kembali tetap menjadi momok serius. Satu dari beberapa isu yang dinilai masih memerlukan penanganan mendesak adalah soal kesejahteraan guru honorer, khususnya mereka yang bertugas di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Ketua PA GMNI Maluku Utara Mudasir Ishak, menegaskan kalau peningkatan kualitas pendidikan tidak akan berjalan optimal jika nasib para tenaga pendidik honorer tetap terabaikan.
Pernyataan itu dilontarkan sebagai bentuk dorongan agar Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memberi perhatian lebih besar kepada para guru non-PNS ini.
Menurut Mudasir, para guru honorer selama ini telah menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan pendidikan di banyak sekolah tetapi belum seluruhnya mendapatkan insentif yang mencerminkan besarnya tanggung jawab mereka.
“Insentif bagi guru honorer perlu diperkuat. Karena masih ada guru yang menerima gaji sangat kecil per bulan. Dengan kondisi seperti itu, tentu sangat jauh dari standar kelayakan hidup,” ungkap Mudasir, Kamis (5/02/2026).
Ia pun menambahkan, alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp783 miliar, Pemprov wajib memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang layak bagi seluruh guru dan tenaga pendidik, sebab kunci untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua adalah pada guru.
“Kesejahteraan guru ini harus menjadi prioritas, kalau penghasilannya tidak layak maka niscaya guru pun tidak akan mampu memberikan pengajaran yang baik. Kami berharap di tangan Abubakar Abdullah wajah pendidikan Maluku Utara bisa beruba dari posisi sebelumnya,” pungkasnya.
