Ternate, Dewakipas – Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesorie (RSUD CB) Ternate, Maluku Utara, harus gali lubang tutup lubang guna memastikan bahwa pelayanan kepada pasien tetap berjalan, akibat risiko utang operasional sekitar Rp 40 miliar.
Utang itu disebabkan akibat keterlambatan pembayaran pihak rumah sakit kepada 63 penyedia atau distributor obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP).
Direktur RSUD CB Ternate, Alwia Assagaf menjelaskan, utang itu merupakan peninggalan dari kepemimpinan sebelumnya yang harus dibayar kepada vendor dan sepenuhnya menjadi tanggungan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BULD).
“Kerja sama sudah sebelumnya, tidak di masa saya. Tapi ada bukti-bukti yang diaudit oleh BPK dan BPK mengeluarkan pengakuan utang,” bebernya.
Ia mengaku saat ini rumah sakit juga memiliki utang baru, di mana anggaran untuk (pos farmasi) harus digunakan untuk melunasi utang vendor masa lalu.
“Pos anggaran farmasi digunakan untuk belanja kebutuhan saat ini, ditamba belanja bayar utang, sehingga tentunya rumah sakit punya utang baru,” akunya.
Meskipun tantangan besar masih membayangi, Alwia menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun skema penyelesaian utang dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.
“Kita skemakan sisa utang Rp 40 miliar, ini bisa kita selesaikan dalam jangka tiga tahun, yaitu tahun 2026 hingga 2028,” ucap Alwia saat ditemui Dewakipas di ruang kerjanya pekan lalu.
Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, Sartono Halek, menyayangkan kondisi pengelolaan keuangan yang terjadi di RSUD CB Ternate saat ini. Ia menekankan utang ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat kebutuhan obat-obatan dan BMHP di RSUD CB Ternate yang sangat besar.
“Kalau tidak segera diselesaikan takutnya vendor-vendor ini tidak dapat lagi memenuhi pengadaan obat-obatan. Imbasnya, layanan kesehatan akan terganggu,” ujar Tono sapaan akrabnya, Jumat (3/04/2026).
Menurut Tono, utang tersebut timbul karena pendapatan rumah sakit tidak seimbang dengan pengeluaran, serta penggunaan anggaran yang tidak efisien. Olehnya, pihak manajemen rumah sakit diharapkan untuk memperbaiki perencanaan logistik dengan menganggarkan secara lebih efisien, berdasarkan skala prioritas, sehingga kebutuhan operasional rumah sakit dapat terpenuhi tanpa menambah utang baru.
“Kami minta ibu Gubernur segera mengevaluasi direktur rumah sakit. Praktik gali lubang tutup lubang itu menunjukan pola pengelolaan keuangan yang buruk dan tidak sehat,” ucapnya (*)
