Ternate, Dewakipas – Bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi sorotan karena diduga beroperasi secara privat tanpa melibatkan instansi pemerintah yang berwenang seperti Bea Cukai atau otoritas penerbangan sipil, yang menimbulkan kekhawatiran adanya “negara di dalam negara”.
Kekhawatiran serupa kini tertujuh ke bandara milik PT IWIP di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Publik menyoroti keberadaan fasilitas bandara yang beroperasi di dalam area perusahaan.
Ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Safrie Samsoeddin menegaskan tidak boleh ada negara dalam negara, dan mengambil alih bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memilih jalan sepi tanpa gaduh, membangun Jalan Trans Kie Raha, mengambil alih bandara IWIP di Kobe, menjadi rantai Moda Transportasi yang terintegrasi, dengan peran negara yang dominan, tidak ada negara dalam negara di Halmahera jauh sebelum Sjafrie Samsoeddin mendarat di Morowali.
Trans Kie Raha, Koneksi ke Bandara IWIP
Pembangunan Jalan Trans Kie Raha yang saat ini dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga instrumen strategis yang menghubungkan Sofifi (Tikep), Halmahera Timur (Haltim) ke bandara IWIP di Halmahera Tengah.
Diketahui, bandara ini tidak hanya melayani penerbangan terkait operasional kawasan industri, tetapi juga telah membuka layanan penerbangan komersial untuk publik. Dengan adanya pembangunan Jalan Trans Kie Raha, maka masyarakat di sekitarnya dapat memanfaatkan bandara tersebut.
Jalan Trans Kie Raha menjadi alternatif penting yang mempersingkat waktu tempuh bagi masyarakat di wilayah Halmahera Tengah dan sekitarnya, yang sebelumnya harus menempuh perjalanan darat yang cukup lama ke bandara lain. Kemudahan ini semakin menunjukan kehadiran dan kepedulian nyata Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap daerah yang terisolasi dari pusat pemerintahan.
“Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi dan sekitarnya bisa akses terhadap airport di Halmahera Tengah,” ucap Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda awal November lalu.
Jalan Baru Menuju Kemandirian Ekonomi
Pembangunan jalan Trans Kieraha tidak hanya membuka konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Jalan tersebut akan menjadi jalur logistik pangan utama, yang menghubungkan lumbung pertanian masyarakat dengan kawasan industri PT IWIP di Halmahera Tengah.
Dengan akses darat yang lebih efisien, biaya logistik dapat ditekan dan rantai pasok komoditas lokal menuju pelabuhan maupun pasar regional akan jauh lebih kompetitif, menguatkan posisi Halmahera sebagai kawasan ekonomi baru di timur Indonesia.
Jalur ruas Ekor-Kobe, diharapkan menjadi jalan baru menuju kemandirian ekonomi masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. (*)
